Partai Politik di Sulbar Didorong Tingkatkan Pendidikan Kader

Sulbar, Disway.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong partai politik di daerah itu untuk meningkatkan pendidikan kader demi memperkuat demokrasi.

"Kami berharap partai politik di Sulbar dapat meningkatkan pendidikan kadernya, demi memperkuat demokrasi," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Sunusi, pada rapat evaluasi dan monitoring penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025 di Mamuju, Rabu.

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar itu diikuti Liaison Officer (LO) dari partai politik penerima bantuan keuangan tingkat provinsi. 

Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola bantuan keuangan sesuai aturan, sekaligus berkontribusi pada pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.

Kegiatan itu kata Sunusi dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 78 tahun 2020 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, serta tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sejumlah poin-poin yang tertuang dalam kegiatan tersebut, meliputi pendidikan politik pada kader partai politik yang dilaksanakan oleh partai politik minimal 50 kegiatan untuk mendukung nilai poin IDI di tahun 2025.

Kemudian, pendidikan politik pada kader yang ada di DPC partai politik dapat menambah nilai poin IDI tingkat Provinsi Sulbar.

Selanjutnya, pendidikan politik bagi kader diharapkan membangun IDI dari tahun ke tahun sehingga mampu meningkatkan poin IDI, khususnya pada tahun 2025.

Serta, partai politik diharapkan dapat mewujudkan sistem pelaporan bantuan keuangan yang akurat dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020.

Sunusi menyampaikan apresiasi kepada seluruh partai politik penerima bantuan atas kerja sama yang telah terjalin. 

Ia menegaskan bahwa melalui evaluasi dan monitoring, pemerintah ingin mendorong partai politik di Sulbar agar semakin berperan aktif dalam memperkuat demokrasi.

“Bantuan keuangan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang bagaimana partai politik menghadirkan manfaat nyata melalui pendidikan politik yang berkualitas. Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap partai akan semakin kuat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulbar tambahnya, memastikan bahwa langkah evaluasi dan monitoring ini akan dilakukan secara berkelanjutan. 

"Tujuannya agar bantuan keuangan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Sulbar," kata Sunusi.

Sumber: