Pemprov Sulbar Perkuat Kolaborasi Optimalkan Ketahanan Pasokan Pangan

Sulbar, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan ketahanan pasokan pangan, menyelesaikan pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Kami akan mengoptimalkan kolaborasi dan memanfaatkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara maksimal untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana di Mamuju, Rabu.

Sinergi perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat, menurut Junda, menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya pada misi pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan," terang Junda Maulana.

Sementara, berdasarkan laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) per Minggu ketiga Agustus 2025 menunjukkan, Provinsi Sulbar mencatat penurunan paling tajam di kawasan Sulawesi, yakni sebesar 1,23 persen. 

BPS mencatat dinamika harga pangan nasional hingga Minggu ketiga Agustus 2025 dengan 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi menurun dan satu stabil. 

Provinsi Sumatera Utara memimpin kenaikan tertinggi, yakni sebesar 3,26 persen, diikuti Provinsi Aceh sebesar 2,90 persen dan Sumatera Barat di posisi ketiga dengan kenaikan IPH sebesar 2,45 persen. 

Sementara, Sulbar satu-satunya provinsi di kawasan Sulawesi yang mencatat penurunan IPH paling tajam, yakni sebesar 1,23 persen.

"Saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah terungkap, Provinsi Sulbar menjadi wilayah di Pulau Sulawesi yang mencatat penurunan IPH paling tajam, yakni sekitar 1,23 persen," kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar Muhammad Nur Dadjwi.

Tren itu kata Nur Dajwi terpicu oleh anjloknya harga cabai rawit, yang secara nasional turun hingga 18,29 persen, serta pelemahan harga beras dan daging ayam ras di Provinsi Sulbar.

"Kabupaten Pasangkayu menempati posisi kedua daerah dengan penurunan IPH terdalam, yakni 2,84 persen, sejalan dengan merosotnya harga cabai rawit lokal," kata Nur Dadjwi.

Bagi Pemprov Sulbar tambah Nur Dajwi, catatan penurunan IPH ini menjadi sinyal perlunya penguatan rantai pasokan dan strategi stabilisasi harga bahan pokok agar beban masyarakat tidak semakin berat.

 

Sumber: